Tabrani : Menjual Tanah Air

TABRANI RAB
Bagaimana sejarah Singapura? Mula-mula Singapura itu milik Sultan Johor. Akan tetapi menurut syarat-syarat dalam perjanjian yang ditandatangani dengan Sultan dan Temenggong, Kompeni India Timor bersetuju membayar kepada mereka uang masing-masing sebanyak $ 5,000 dan sebanyak $ 3,000 setiap tahun karena hak untuk memiliki koloni perdagangan di pulau tersebut.Selanjutnya sebagai balasannya Sultan Johor dibayar $ 33,200 dan pensiun sebesar $ 1,300 setiap bulan untuk seumur hidupnya,

sedangkan Temenggong menerima uang sebesar $ 26,800 dan pensiun sebesar $ 700 sebulan untuk seumur hidupnya (Sejarah Menanjong Tanah Melayu, N.J. Ryan). Maka Lee Kuan Yewpun menggali sejarah Singapura mulai dari Raffles bukan dari raja-raja Melayu. Ketika Ganyang Malaysia tahun 1963 maka Singapura dan Brunai bergabung dengan Malaya memerangi Indonesia. Akan tetapi ketika terjadi kerusuhan antara Cina dan ras Melayu maka Tungku Abdurrahman melepaskan Singapura supaya Melayu menjadi mayoritas di Malaysia.

Satu kali saya diundang oleh Habibie untuk ikut acara Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesian atau ICMI. Dihadapan saya Habibiepun membentangkan teori balonnya. Kalau Singapura itu besar tentu Batam akan menjadi besar juga. Waktu itu Habibie menjadi Wakil Presiden RI. Lalu diusulkan oleh Habibie agar rumah sakit di Batam diberi nama istrinya, padahal bininya masih hidup. Sesudah ceramah ini maka saya menunjuk tangan, waktu itu yang memimpin rapat Adi Sasono ‘’Pak Habibie, saya mohon maaf cucu saya lebih pandai dari Pak Habibie mengenai teori ekonomi. Maka sejak itu nama saya dicoret dari ICMI dan tak pernah lagi diundang sekalipun ketuanya telah bertukar dari Dadang kepada Prof. DR. Ir. T. Dahril, MSc.

Sekali saya menginap di Pan Pacific Hotel Singapura. Belum ada lagi Marina Mandarin Hotel. Orang Singapura inipun heran melihat saya bernyanyi Indonesia air air ku. Begitu pula sesudah saya sampai di Karimun saya balik bernyanyi Indonesia air air ku. Untuk dapat tahu cara penjualan pasir sayapun bergabung dengan Setiawan Djodi. Kantor pusat penjualan ini letaknya di Robinson Street konon kantor ini pula yang membayar Abi Besok dan Ali Jambi mempunah-ranahkan hutan Riau. Apa yang terjadi 20 tahun kemudian? Masyaallah yang terjadi kemudian cobalah anda lihat dari tahun ke tahun 1966-2005 : diekspor ke Singapura untuk reklamasi 1,88 miliar m3. 1966-2005 : wilayah Singapura bertambah mencapai 117,5 km2. Data statistik Singapura 2006, pada 1966 total luas daratan negara tetangga tersebut 581,5 km2 kemudian pada 1995 telah meluas menjadi 647,5 km2 dan pada 2005 bertambah menjadi 699 km2 atau selama 40 tahun meningkat seluas 117,5 km2. sementara itu jumlah pasir yang digunakan untuk reklamasi wilayah Singapura pada 1970 baru 78,40 juta m3, namun tahun 1995 meningkat menjadi 1,05 miliar m3 dan tahun 2005 naik menjadi 1,88 miliar m2 (Riau Pos, 14/3). Apa lagi kata Riau Pos? Pulau Nipah terletak di antara Selat Philip dan selat utama (main strait), yang berbatasan langsung dengan Singapura. Secara administratif termasuk wilayah Desa Pemping, Kecamatan Belakangpadang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Nama lain Pulau Nipah adalah Pulau Nipa (Peta dishidros TNI-AL), oleh penduduk setempat disebut Pulau Angup. Di Pulau Nipah ini terdapat titik referensi dan titik dasar yang dipergunakan dalam penarikan batas Indonesia-Singapura yang ternyata telah disepakati dalam perjanjian perbatasan kedua negara pada tanggal 25 Mei 1973. Namun disinyalir, titik referensi dan titik dasar ini telah hilang. Isu hilangnya titik-titik tersebut telah menimbulkan kekhawatiran akan berubahnya posisi median line antara Indonesia dengan Singapura, apalagi jika dikaitkan dengan reklamasi di Singapura yang telah dan akan menambah luas daratan Singapura dan perubahan atas majunya garis pantai di Singapura. Masih menurut Riau Pos (14/3) Berdasar data Kementrian Kelautan, akibat impor pasir laut, terjadi penambahan wilayah Singapura sekitar 20 persen pada 2001. luas daratan negara berpenduduk 4 juta jiwa itu bertambah dari 633 menjadi 760 kilometer persegi. Bahkan tujuh pulau kecil di Singapura yang dulu terpisah sudah tersambung menjadi satu daratan. Marina Bay City dan Suntec City ini dulu lautan semua, lanjut Basir yang ayah ibunya campuran Kendal (Jawa Tengah-Singapura) tersebut.

Bagaimana ketika Kepri berpisah dengan Riau Daratan? Maka sayapun menulis pasti Lee Kuan Yew di belakangnya. Sebab ketika saya di Singapura dan ketemu dengan Huzrin Hood di Hilton Hotel sedang bersama pedagang pasir Singapura. Masih juga pemerintah Singapura menyatakan yang salah bukan Singapura sebab dia telah membuka tender pada perusahaan Belanda, dimana perusahaan Belanda mengeruk itu urusan perusahaan Belanda. Ketika seorang pengimpor pasir meminta pendapat saya, langsung saya menyatakan Singapura mengimpor pasir illegal sama dengan penjarah kayu illegal, tokenya itu ke itu juga dan dibelakangnya pemerintah Singapura. Walaupun Menteri kita berteriak-teriak mulai dari Menlu, Hassan Wirajuda ‘’Pelarangan ekspor pasir murni karena kepedulian kita terhadap kelestarian lingkungan. Pelarangan tersbeut layak dilakukan negara yang berdaulat. Tapi sejauh ini pemerintah belum akan melarang ekspor granit.’’ KSAL, Laks. Slamet Soebijanto, ‘’Pokoknya semuanya yang keluar dari situ akan saya tangkap. Kalau memang tetap diizinkan ekspor granit itu, mestinya diambil dari luar, jangan dari Riau, ambillah dari Sulawesi atau mana saja, kalau Riau harus dihentikan.’’ Ketua Lemhanas, Muladi ‘’Sudah menjadi rahasia umum, tidak mungkin ada kejadian tanpa ada oknum aparat yang bermain, kalau terbukti secara yuridis terlibat, pecat saja.’’ Ketua DPRD Karimun, Adnan Daud, ‘’Guna mengatasi permasalahan itu, baik pengangguran maupun masalah sosial, ekonomi, mau tak mau pemerintah pusat harus secepat mungkin mengeluarkan Undang-Undang Special Economic Zone.’’

Sudahlah tanah di darat dilantak oleh pusat menjadi HTI, HGU, HPH entah H setan yang jelas Sakai terjepit, segala hutan diraup oleh Arara Abadi sebagai bagian perusahaan Indah Kiat dan RAPP. Lautpun mau dijual, sungai Kamparpun mau dijual dengan 10 sen per tong sebagai negosiasi dari Singapura untuk menakut-nakuti Melayu di Malaysia. Apalagi yang tersisa untuk Riau ini kalau tidak sampah dan limbah. Kalau diteruskan juga penjualan Kepri ini lebih baiklah Riau ini merdeka sebab otak pemimpinnya tak ada do kecuali bejual. TKW jual lendir di Batam, macam Riau ini tak ada tuan, tak salah do kalau saya bilang Riau Merdeka sebuah harga mati. Tinggal lagi bagaimana merealisirnya. Inilah yang saya sampaikan pada hari ulang tahun Riau Merdeka pada 15 Maret 2007 yang disahkan oleh mayoritas delegasi Kongres Rakyat Riau II yang dihadiri 666 utusan se Riau. Salahkah saya? Asal tuan-tuan tahu saja hanya Traktat London, 1824 yang memisahkan Riau dengan Malaysia, siapa takut. Maka sayapun berteriak We are beginning to think we are writing the new chapter of history to demand our right, take our duties and defend our identity and our traditions dan Akan Berpisah Jua Akhirnya Kita Jakarta (Sajak Ediruslan Pe Amanriza) ‘’Akan berpisah jua akhirnya kita Jakarta, Akan berpisah jua akhirnya kita Jakarta, Karena sejak hari ini kami tak lagi percaya pada janji janjimu yang penuh dusta, Dan kami tuntut hasil kandungan perut bunda tanah induk rakyat kami yang kau tambang, Dalam rentang waktu sejarah yang panjang agar kau kembalikan bahagian yang menjadi hak rakyat kami, Akan berpisah jua akhirnya kita Jakarta, Bila kau tak bertimbang rasa atas ribuan jenis kayu yang ranap kau tebang, Dari hutan belantara kami yang rindang, Dan meninggalkan lingkungan yang lintang pukang, Akan berpisah jua akhirnya kita Jakarta, Sebab puluhan juta hektar tanah peladangan, kebun karet, rimba sialang, tanah ulayat dan pandam perkuburan yang kau petakan dari Bina Graha akan kami rampas kembali oleh suku Sakai, Kami yang tak kuat menyimpan dendam dan hamparan permadani kebun sawit yang hijau terbentang yang kalian tanam di tanah rampasan, Akan kami bakar dengan api dendam yang marah oleh penindasan, Akan berpisah jua akhirnya kita Jakarta, Tatkala semangat Hang Jebat di jiwa kami membara.’’***

Read More..

Tabrani : Hormat Pak Kapolda Riau

TABRANI RAB

Tiba-tiba telepon berdering dan diikuti dengan suara “Pak Tabrani buku yang Bapak kirim sudah saya terima, saya mohon kita dapat berbincang di rumah saya”. Sejenak saya terduduk, jangan-jangan masalah Ampaian Rotan juga yang tak selesai-selesai. Masyaallah, Kapolda menampilkan peranan illegal logging PT Indah Kiat dan RAPP. Sejak tahun 1980 belum lagi Indah Kiat terbangun, ribuan tual kayu ini yang dikoordinir oleh Dinas Kehutanan diangkut oleh Sungai Siak. Dan dinas ini pulalah dengan korporat-korporat berkongsi meluluhlantakkan hutan Riau. Pada tahun 1983 ketika izin diberikan kepada Indah Kiat saya pun menangisi bakal hancurnya hutan Riau. Tanya kenapa? Karena Riau dengan perampok hutan dari Singapura dan Kuala Lumpur jaraknya sejengkal. Begitu Bupati Bengkalis menebang hutan Meskom seminggu kemudian saya datang, luluh lantak hutan Meskom.


Dari 10 tahun sesudah Indah Kiat beroperasi luluhlantak hutan Riau 350 ribu hektare yang diberi izin oleh pusat. Ternyata dalam operasinya 20 tahun tak juga cukup hutan yang seluas ini. Satu kali Arifin Ahmad yang sudah pensiun dari Gubernur Riau menjual HPH PT Meranti. Entah bagaimana ceritanya perusahaan yang membeli inipun bernamalah Arara Abadi agaknya untuk menipu rakyat bahwa Arara Abadi ini yang sebetulnya perusahaan dajal dan menjadi perusahaan baik di mata Rusli Zainal sehingga dihadiahkan pula sabuk perusahaan terbaik dalam menyelesaikan masalah biparteit. Arara Abadi ini betul-betul penjahat perang ala Bosnia Holocaust alias pembantaian terhadap suku Sakai karena tanahnya dirampok dan mendapat beking pula dari oknum tentara yang telah pensiun maupun yang belum pensiun, mungkin ada juga polisi sehingga anak angkat saya Darus, Kepala Desa Mandiangin di depan mata saya mereka mempelupuh puluhan Sakai dan di mata saya pula mereka meluluhlantakkan rain forest di desa Mandiangin. Sampai sekarang Darus anak angkat saya yang mengambil kuliah di Lancang Kuning harus puas di tahanan di Siak sampai dia mengirimkan SMS “Tak tolok lei Ngah”. Untunglah Riau Pos besoknya memuat gambar-gambar orang Sakai ini yang dirawat di rumah sakit saya. Berapa tanah yang dirampok oleh Arara Abadi di Desa Mandiangin? 2.500 meter kubik. Siapa panglima perang yang melantak Sakai? Jensen Ko (warga negara Taiwan) yang membawahi segala preman dari Medan. Padahal Darus sudah saya kirim ke India sebagai lanjutan dari Pertemuan Bumi Sedunia di Rio de Jenairo akan hak-hak suku asli terhadap hutan, tapi ini semua tak terungkap. Lain dengan perang Israel dengan Libanon dan Israel dengan Palestina yang selalu diliput oleh Al-Jazeera bahwa hati kecil Rizkan yang dulu di CNN melihat pembantaian teroris Amerika ini di Irak maka masuklah tangisan anak-anak di Al-Jazeera dalam acara Witness. Sakai ini tersepit dan terjepit sayang tak ada CNN dan Al-Jazeera sehingga saya terpaksa membawa Hans Kalipke, Nathan sang antropolog yang dapat mengikuti hancurnya kehidupan Sakai dan pembunuhan secara massal terhadap Sakai karena tanah mereka dirampok oleh Arara Abadi.

Bagaimana kehancuran hutan Riau karena PT Indah Kiat ini? Perhitungannya dapat dibuat sebagai berikut: satu hektare hutan perawan menghasilkan 80 ton bubur kertas untuk satu ton bubur kertas. Satu hektare hutan alam menghasilkan 80 ton bubur kertas. Produksi bubur kertas dari Indah Kiat adalah 24 ribu ton bubur kertas per hari. Jadi diperlukan 24 ribu hektare bubur kertas dibagi dengan 80 ton bubur kertas adalah sama dengan 300 hektare hutan per hari. Produksi ini berasal dari 30 persen HTI dan 70 persen adalah hutan alam. Dengan demikian kehancuran hutan alam yang ditimbulkan oleh pabrik bubur kertas adalah sama dengan 70 persen kali 300 hektare yakni 200 hektare hutan alam per hari. Ini baru dari sektor Indah Kiat.

Bagaimana pula dengan RAPP? Semula 20 ribu hektare lahan diberi oleh Gubernur Soeripto kepada Sukanto Tanoto. Penduduk suku Petalangan dianggap hantu dan dibiarkan begitu saja. Saya minta waktu untuk bicara di Parlemen Finlandia yang jelas-jelas membantu RAPP yang di Singapura lebih dikenal APRIL dan menyatakan bahwa standar lingkungan yang dihasilkan RAPP sama dengan standar Eropa. Saya tahu betul bahwa di tepi kota Helsinki ada pabrik kertas tapi biaya untuk memperbaiki lingkungan habis dari setengah untung. Andai kata diestimasi produksi dari PT RAPP adalah 1,3 juta ton dan 70 persen adalah hutan alam maka PT RAPP menghancurkan hutan alam sebesar 1,3 juta ton dibagi dengan 80 ton dan dikali dengan 70 persen adalah sama dengan 113 hektare hutan alam. Total kerusakan hutan Riau akibat pabrik kertas PT IKPP dan PT RAPP adalah sama dengan 200 hektare sehari (kerusakan yang disebabkan Indah Kiat) dan 113 hektare sehari (kerusakan yang disebabkan PT RAPP) maka total kerusakan hutan Riau sehari lebih dari 300 hektare per hari. Untuk setahun adalah sama dengan 365 dikali dengan 300 hektare sama dengan 109.500 hektare. Sedangkan total hutan Riau di luar HTI terdiri dari HPH seluas 3.481.868 hektare dan pemukiman dan hutan lindung seluas 3.481.868 hektare maka dapat dikalkulasi bahwa HPH ditambah dengan pemukiman dan hutan lindung yakni sebesar 6.963.736 hektare. Realokasi untuk kedua pabrik bubur kertas dan kertas PT IKPP dan PT RAPP yang diberikan pemerintah HPH seluas 3.481.868 hektare, HTI 1.621.693 hektare, perkebunan 1.316.762 hektare sementara pemukiman dan hutan lindung seluas sama dengan HPH. Bila jumlah ini ditotal maka keseluruhan luas HPH, HTI dan perkebunan mencapai 6.420.323 hektare. Jumlah keseluruhan HPH, HTI dan perkebunan itu sendiri sudah melebihi 70 persen dari luas daratan Riau, 9.456.120 hektare. Berapa kebutuhan kayu untuk kedua perusahaan ini? Tahun 1967 sejumlah 4 juta m3, Tahun 1977 sejumlah 28 juta m3, Tahun 1987 sejumlah 40 juta m3, Tahun 1997 sejumlah 55 juta m3, Tahun 2001 sejumlah 70 juta m3 (angka perkiraan).

Walaupun Sinar Mas Group yang memiliki Indah Kiat menghadapi bangkrut sebesar US$ 1,2 miliar yang dibantu oleh pemerintah Indonesia dan termasuk kedalam perusahaan yang harus direstrukturisasi Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) diluar dari US$ 12 miliar yang merupakan utang dari PT Indah Kiat, namun demikian ECA tidak pernah mengeluarkan satu pernyataanpun yang menyatakan bahwa kredit sebesar ini merupakan tanggung jawab ECA. Bank-bank perkreditan ECA ini tidak pernah memperhatikan lingkungan hidup yang buruk, etika perdagangan namun tetap mendapat dukungan dari bank yang tergabung dalam ECA.. Kegagalan pemerintahan provinsi maupun kabupaten untuk mengawasi kayu ilegal yang digunakan oleh pabrik PT RAPP dan PT IKPP menyebabkan pabrik ini bebas untuk memproduksi pulp dan paper berapa saja dan dapat menyuplai kayu ilegal sekehendak hati mereka. ECA sebagai perusahaan milik negara-negara kaya yang menanamkan modal pada PT RAPP maupun PT IKPP tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan hutan dan kredibilitas dari dampak lingkungan akibat operasi dari pabrik yang mendapat modal dari ECA ini.

Lama saya bermenung dengan Kapitra Ampera bagaimana PT Indahkiat yang di Jakarta bernama Sinar Mas Group yang semula menjual saham 10 dolar per saham di New York Stock Exchange akhirnya tak laku, tinggallah 10 sen. Namun hutang Eka Cipta Wijaya kepada BLBI sebesar Rp. 13,3 triliun dan US$ 12,4 miliar pada kelompok bank Export Credit Agency (ECA) hanya atas alasan perusahaan tak pernah untung tapi buntung sementara anak perusahaan Arara Abadi melantak segala hutan yang berada di Riau. Jangan dibiarkan kedua pabrik ini menjadi pabrik tekstil Sinivisan meninggalkan hutang Rp36 triliun ditambah dengan besi buruk.

Saya sangat terharu akan film yang ditayangkan oleh Pak Kapolda Sutjiptadi. Bukan itu saja tamu saya Benjamin Singer dari Forest Resources and Public Policies langsung menanya “Apa tidak ada hukum yang melindungi suku asli?”. Karena pada malam itu juga saya mengundang BEM makan malam di rumah saya. Saya tertegun mendengar pertanyaan yang begini dan tak dapat lagi berpidato pada 60 BEM yang datang ke rumah saya malam itu. Hampir 40 tahun saya tinggal di Pekanbaru dan baru kali ini saya menemukan Kapolda yang benar-benar menyuarakan hati rakyat. Ketika saya bicara pada Ka’ban bahwa putra Dedi S Komarudin ikut terlibat dalam illegal logging sehingga dapat menyumbang Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian satu milyar. Bagaimana tak banyak duit kalau Kapolda berpihak pada cukong. Babat Pak Kapolda. Bapak di pihak yang benar dan ada ribuan mahasiswa yang berakal sehat mendukung Bapak. Selamat bertindak Pak. Inilah perubahan yang diinginkan Riau. Sekali lagi selamat Pak Sutjiptadi untuk memberantas illegal logging dalam perusahaan legal logging.***

Read More..

Tabrani : Antara Ultah dan Muntah

Oleh TABRANI RAB

Dulu ketika perang kemerdekaan disebut dengan orde transisi. Apa itu? Kata Soekarno “ kemerdekaan indonesia itu adalah jalan politik yang dicapai oleh republik ini”. Sesudah kemerdekaan didapat maka banyaklah yang menjadi pahlawan termasuk kawan saya Baki Adam yang dikebumikan di Kalibata. Saya hitung-hitung tidaklah banyak beda umur saya dengan Baki Adam. Tapi oleh karena republik ini mengelu-elukan pahlawan perang ntah berapa juta diangkat menjadi pahlawan. Ada yang mengatakan dia membunuh Belanda dengan senapan angin, ada yang mengatakan dia membunuh Belanda dengan ilmu gayung, maka lengkaplah sudah kemerdekaan itu dengan ratusan ribu pahlawan. Masing-masing membawa bintangnya, bekodak. Bukan itu saja, dapat tanah veteran dan berbagai objek termasuk menjual pasir untuk membangun gedung juang dan dibuatlah dua tang wajah di pintu masuknya. Hebatlah. Apa kata ayah saya yang memimpin pasukan perang Kubu dan Tanah Putih. “kan kewajiban, apa pula nak minta jasa?” maka nama ayah sayapun dicoret dari veteran. Tak jeleeeeee......apa pula kata Mak saya yang menjual candu dalam kaleng untuk ditukar dengan senjata “Tak jeleeeeeeeeee....”. orangpun banyak pun berbisik pada saya agar Mak dan Ayah saya jadi veteran. Sekali lagi saya katakan “Tak jele....”


Kenapa? Satu kali saya ke Pittesburg. Kota antara Berlin dan Moskwa. Sepuluh juta tentara di Pittesburg mati entah Jerman entah Rusia. Untuk memperingati ini dicacakkan lah sebuah batu ada secuil tulisan “disini dimakamkan sepuluh juta manusia”. Padahal ketika perang Napoleon Bonaparte memasuki Moskow di musim dingin sepatupun dimakan tentara itu. Karena Moskow kosong melompong, sebab mereka lari ke bukit-bukit Ukraina. Nasi tak ada maka sepatupun dimakan. Sisanya tentu mati. Begitu pula ketika Hitler menaklukkan Moskow penduduknya lari ke gunung-gunung, sekali lagi orang Jerman makan sepatu di Moskow. Saya terheran-heran ketika bintang perang dijual 10 sen kalo lengkap dengan topi tanda kehormatan jadi 50 sen, maka saya belilah lima kopiah dengan puluhan bintang untuk cucu saya. Maka cucu saya pun nampak gagah, kalo yang gemuk seperti Napoleon karena kumisnya belum tumbuh maka nampaklah seperti Hitler.

Nah, bagaimana di Indonesia? Sudah jelas-jelas pemerintah Republik Indonesia ditelegramkan kepada Syafruddin Prawiranegara di Bukit Tinggi dan lari dari Bukit Tinggi sampai ke Bangkinang menuju Taluk maka dikenallah Bangkinang sebagai ibukota Republik Indonesia. Orang Bangkinang sendiri tak tau do...persis seperti orang di Lenningrad. “ndak ambo tontu do Bangkinang tuh ibukota Republik Indonesia”

Nah, bagaimana zaman orde lama? Tahun 1949 diserahkan kedaulatan oleh Belanda kepada Republik Indonesia di Konfrensi Meja Bundar di Denhaag. Isinya republik ini dibagi menjadi negara kesatuan dan negara fedral. Oleh Sukarno kurang dari 3 bulan disapunya menjadi negara kesatuan sehingga Sultan Hamid II pun ditangkap di Pontianak. Dan Sultan Syarif Kasim terkebil-kebil matanya lari ke Aceh. Untung masih ada tanahnya di Simpang Tiga, digarap pula oleh pemerintah provinsi dengan tak dibayar alias dirampok. Dan begitulah nasih, akhirnya proyek ini berhenti sebab surat-suratnya sudah jelas kepada istri dan anak-anak tirinya. Sekalipun presiden sudah diserahkan oelh Sukarno kepada Syafruddin di Bukit Tinggi maka Suharto pun angkat tamerang dia berhasil mengalahkan Jogja 6 jam. Artinya inilah pertama kali militer tidak patuh pada pemerintah republik. Nasib republlik ini tidak bertambah baik ketika Sukarno sudah menjadi presiden, kerja Sukarno adalah KKN, kiri kanan nona alias pagar betis. Seolah-olah sejarah menukilkan era pertama kemerdekaan ini adalah pemberontakan Darul Islam Kartosuwiryo di Jawa Barat, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan dan tak ketinggalan pulah Daud Brueh di aceh membentuk Darul Islam dan Negara Islam Indonesia. Sebelumnya PKI pun bermain mata untuk menumbangkan republik ini menjadi komunis dibawah Musa. Maka tanpa tedeng aling aling Hatta membuat lautan api dan lautan darah di Madiun untuk menghancurkan pemberontakan PKI. Sisanya tentu saja Suharto mengulangi lagi sejarah dengan surat Supersemar. Entah dimana suratnya, konon dibawa oleh Jenderal Yusuf Amir Mahmud dan Basuki Rahmad . Surat itu berisi untuk mengamankan republik ini tapi Suharto menginterpretasikannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Padahal arsitek untuk menghantam PKI ini telah diatur sedemikian rupa kata Latif yang datang ke rumah sakit ketika Tomi Suharto dilahirkan.

Menurut Winter diambilah duit dari Caltex sebesar satu miliar dollar atau sama dengan dua juta peci tentara Rusia dengan bintang-bintangnya. Kata Winter dalam bukunya arsiteknya adalah Ali Murtopo, duitnya adalah duit minyak Riau untuk mendudukkan Suharto disinggasana kekuasaan selama 32 tahun. Selama 32 tahun ini partai politik PDI dan PPP tumbuh di dalam pot keciiiiiiiiiiiil, sementara Golkar membangun beringin yang luar biasa. Kalo ada konfrensi wilayah Golkar maka yang menentukan untuk menjadi pimpinan Golkar bukannya Floor tapi one team yakni Gubernur, Danrem. Keitka diadakan konfensi partai ini di Hotel Indrapura maka Suripto pun bersama Danrem dan David Napitupulu menunjuk Firdaus sebagai ketua Golkar. Inilah yang disebut Demokrasi ala Golkar. Harmoko pun mengumumkan tiap minggu harga cabe, bawang putih bawang merah, kedelai dan keledai. Itulah pengumuman rapat kabinet. Padahal negara-negara lain begitu perang selesai, mulai merancang senjata nuklir dna membangunkan kembali ekonominya. Hanya dengan duit 11 milair dollar Eropa kembali dibangun dan tahun 1949 sudah ada doktor-doktor Austria dan Jerman di Taluk Kuantan dan di Bagan Siapiapi. Saya jumpa kembali dengan doktor ini di Wina namanya doktor Weedinger. Ketika saya di peluk hantu, Weedinger jam 3 malam datang ke rumah ayah saya yang seperti kandang kambing dan dia menyebut “ohhh....malaria”. lain lagi adik saya Saiful ketika kejang, dipanggil Nanagaus “ohh....polong”. ini hanya untuk menggambarkan bagiamana majunya barat dan presiden kita masih juga menyanyi bersama Rini Idol. Suaranya entah kemana musiknya entah kemana pokoknya laku. Bagaimana bunyi lagunya “hidup tiada mungkin, tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpegangan tangan, satu dalam jiwa, demi masa depan, Indonesia jaya...”

Bagaimana nasib rakyat? Sebagaimana dikutip oleh Kompas “Bangsa ini telah menjadi bangsa pemulung, penuh sampah-sampah yang dipikul.....kedua sakunya pun penuh bukan dengan duit tapi dengan sampah juga.” Pokoknya ada perpustakaan hebat, ada perpustkaan besar, ada kantor Gubernur besar, ada baleho gambar Gubernur dan Presiden bersama nyonya tak ketinggalan pula gambar beleho Walikota. Sementara Gubernur mengakui bahwa 46 % rakyat Riau ini kurang makan.

Apa renungan kita dalam 17 Agustus ini? Jumlah penduduk bertambah sampai 240 juta yang dapat dihasilkan republik ini TKW itupun banyak mati begelimpangan kalo tak di Singapur, di Malaysia atau di Arab Saudi yang menunggukan hukuman mati. Kompas pun memuat gambar-gambar jendral dengan begitu gagah. Para veteran 45 yang kopiahnya berharga 50 sen dua biji di Moskow. Lalu apa lagi sisanya betanding bodoh. Lari dalam goni. Kompas pun balek lagi mengatakan Pooling, ternyata tidak bangga menjadi orang Indonesia makin besar . 34 % malu menjadi bangsa Indonesia, 39,8 % kecewa dengan pemimpin, malu dengan situasi politik 64,2 %, yang celakanya indeks manusia Indonesia paling corot di Asia. Sehingga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi hanya 22,2 %. Dan celakanya 88,8 % kecewa terhadap pemimpin bangsa ini alias kemimpinan SBY dan JK. Oleh karena itulah sekarang SBY sudah pandai menyanyi sebab sudah tak ada lagi yang dikerjakan.

Lalu apa yang menjadi berita utama? Harga minyak goreng Rp. 7.600,-/kg. Bahkan di Sumatera Rp.8.200,- sampai Rp. 8.600,-/kg. Idul Fitri dan Natal nanti akan terjadi inflasi besar-besaran. Maka marilah kita menyanyikan “Orde lama dibawah Sukarno, Orde Baru dibawah Suharto, Orde Reformasi dibawah SBY, Orde Hantu Blau pun rakyat makin miskin dan tak tertampung lagi oleh bumi Indonesia ini sehingga terjadilah lumpur Lapindo, Tsunami di Aceh dan gempa bumi di Halmahera. Sedikit lagi negara inipun menjadi kiamat”. Selamat Ulang Tahun tahun ke-62 dan selamat menjadi pemulung. Hidup pemimpin rakytnya melampin.....dan tinggal pidato-pidato kosong.***

Read More..

Tabrani : Nasib PT Besepai Alias BSP

Oleh TABRANI RAB
Entah masih dihargai entah masih disegani, pokoknya saya dapatlah undangan 17 Agustus di Istana Negara. Tentu saja pakai dasi dan stelan gagah tak pakai baju Melayu doh, saya hadir disana

Tak lama kemudian saya mendapat pula telepon dari Sekretaris Wapres Yusuf Kala, namanya Ahmad Sanusi yang mulanya akan datang ke Pekanbaru, menyelesaikan masalah korupsi di PT. “Besepai” alias BSP dimana diperhitungkan korupsi sebesar Rp.1,6 triliun kalau harga minyak US$35 per barel. Akan tetapi harga minyak Brend saja sekarang sudah mencapai US$75 per barel, oleh karena itu korupsi ini diperhitungkan jauh lebih tinggi dari satu koma enam triliun, paling tidak dua koma enam triliun. Oleh karena itu untuk penyesuaiannya yang telah saya ajukan langsung kepada Yusuf Kala, maka Yusuf Kala mengatakan akan mengirim Sekretarisnya bernama Ahmad Sanusi yaitu Deputi Dukungan Pengawasan menemui Kapolda Riau dan Jaksa Tinggi di Pekanbaru.

Akan tetapi oleh karena Kapolda meminta pertemuan tersebut di Jakarta, maka dirancanglah pertemuan tersebut di Jakarta.

Saya dengan tegas mengatakan supaya Direktur BSP yang illegal ini ditangkap saja, sebab SK saya sebagi Komisaris diteken oleh delapan Bupati pada tanggal 8 Mei 2003 Bupati Siak Sri Indrapura, Bupati Rokan Hilir, Wali Kota Dumai, Bupati Pelalawan, Bupati Kampar, Wali Kota Pekanblaru, Bupati Rokan Hilir, Bupati Rokan Hulu.

Apa isi dari nota kesepakatan Bupati ini ialah :

Pada hari ini Kamis tanggal 08 Mei 2003, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Yakni Bupati Siak Sri Indrapura, Bupati Pelalawan, Bupati Bengkalis, Walikota Dumai, Bupati Rokan Hilir, Walikota Pekanbaru, Bupati Rokan Hulu dan Bupati Kampar atau yang mewakili yang tercakup dalam daerah CPP Block sepakat :

1. Membentuk sebuah konsorsium daerah CPP Block.

2. Untuk maksud tersebut maka tiap kabupaten/kota tersebut diatas mendudukkan seorang komisaris yang tercantum dalam akta notaris pengelola CPP Block.

3. Besarnya kontribusi untuk pemerintah kabupaten/kota masing-masing didasarkan atas besarnya kontribusi tiap-tiap kabupaten/kota, terhadap produksi CPP Block, disamping itu ditentukan pula oleh fluktasi produksi, fluktasi harga dan fluktasi kurs.

4. Pendapatan masing-masing kabupaten/kota tersebut di atas disetorkan langsung ke kas daerah masing-masing kabupaten/kota.

5. Hal-hal yang lain dapat diatur dalam musyawarah.

Dumai, tanggal 08 Mei 2003.

Dan bukan itu saja, dalam surat Keterangan Nomor 03/PS-PT.BPS/V/2003 dikatakan : Pemegang Saham PT. Bumi Siak Pusako, menerangkan bahwa berdasarkan komitmen 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang meliputi Wilayah Kerja Block CPP pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2003 yaitu : Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkali, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kota Dumai

Disepakati Kabupaten/Kota akan menempatkan 1 (satu) orang wakil sebagai komisaris di PT. Bumi Siak Pusako. Sesuai dengan Surat Kuasa Buypati Rokan Hilir dan Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir Nomor 180/HK-ORG/2003/3318 tanggal 5 Mei 2003 menunjuk :

Nama Prof. TABRANI RABTempat /Tgl Lahir: Bagan Siapi-api, 30 September 1941Jabatan: Tokoh Masyarakat Riau Alamat: Jl. Patimura No. 5 Pekanbaru-Riau.

Selaku Komisaris PT. Bumi Siak Pusako mewakili Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya, Pekanbaru, 9 Mei 2003

Pemegang Saham PT. Bumi Siak Pusako, PD. Sarana Pembangunan Siak, Direktur Utama Drs. H. M. Safei Yusuf, Bupati Siak H. Arwin AS. SH.


Bagaimana Kuasa Bupati Rokan Hilir kepada saya :

Bupati Rokan Hilir, Surat Kuasa No. 180/HK-ORG/2003/3318 yang bertanda tangan dibawah ini 1.Nama H. Thamrin Hasyim, Jabatan Bupati Rokan Hilir, alamat Jl. Merdeka Nomor 58, Bagansiapi-api bertindak untuk dan atas nama Pemerintah kabupaten Rokan Hilir. Disebut Pihak Pertama atau Pemeri Kuasa, 2. Nama Prof. Dr. H. Tabrani, tokoh masyarakat Riau, Jl. Pattimura No.5 Pekanbaru-Riau telp. 076121596, disebut Pihak Kedua atau Penerima Kuasa.

PIHAK PERTAMA memberikan kuasa kepada pihak kedua sebagai berikut : Mengadakan negosiasi/perundingan terhadap pembagian hasil minyak perolehan dari CPP Blok untuk Kabupaten Rokan Hilir. Mengambil kebijakan dan keputusan terhadap pembagian hasil dari CPP Blok untuk Kabupaten Rokan Hilir. Menghadap instansi Badan-badan yang berkepentingan dalam rangka perundingan pembagian hasil minyak perolahan dari hasil CPP Blok. Menandatangani segala surat-surat yang berkaitan dengan bagi hasil minyak perolehan dari CPP Blok untuk Kabupaten Rokan Hilir setelah dikonsultasikan dengan Bupati Rokan Hilir. Memberikan Kuasa dan menunjuk kepada Pihak Kedua untuk duduk sebagai Komisari CPP Blok dari Kabupaten Rokan Hilir.

Pihak Pertama memberi Kuasa kepada Pihak Kedua sejak mulai ditandatangani Surat ini dan berlaku sampai dengan tanggal 5 Mei 2004 dan dapat diperpanjang kembali. Apabila dianggap perlu untuk kelancaran perundingan bagi hasil minyaka CPP Blok ini maka Pihak Pertama berhak mencabut Surat Kuasa ini secara sepihak. Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sperlunya. Bagasiapiapi, 5 Mei 2003, Pihak Kedua, Penerima Kuasa, Prof. Dr. H. Tabrani Rab, Pihak Pertama Pemberi Kuasa, Bupati Rokan Hilir H. Tlhamrin Hasyim. Mengetahui/Menyetujui DPRD KAB ROKAN HILIR, Ketua, H. Annas Maamun.

Bagaimana pula surat Bupati Rokan Hilir yang baru (tanggal 30 Juli 2007) :

Bahwa PT. BSP adalah BUMD milik Propinsi Riau sesuai surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 2590/20/MEM.M/2002 tanggal 31 Juli 2002, sehingga PT. BSP bukanlah milik salah satu Kabupaten di Riau, Meminta GM BOB PT. BSP-PERTAMINA HULU mendukung kelancaran proses huykum guna mengusut tuntas pelaku Pemberian Keterangan Palsuy pada akte PT. BSP Nomor 2/2002 tanggal 1 April 2002. Meminta GM BOB BOB PT. BSP-PERTAMINA HULU untuk mengabaikan surat Sdr. Jusmady Jusuf yang mengatas namakan Direktur PT.BSP Nomor 072/DIR-BSP/VII/2007 tanggal 16 Juli. Untuk menarik Sdr. Ir. H. Nawasir Kadir, MM sebagai sekonde PT. BSP di Bob Pt. Bsp Pertamina. Ditekan oleh H. Annas Maamun, sebagai Bupati Rokan Hilir.

Inilah yang dibicarakan oleh Pak Kapolda dan Bapak Yusuf Kala, mengenai PT. Besepai. Langkah selanjutnya sama yang dialami Azali Johan dua tahun penjara dan Ramlan Comel dua tahun penjara pula. Selamat Besepailah PT. BSP. Itu belum lagi kejahatan-kejahatan korupsi lainnya lagi.**

Read More..

Tabrani : Sukarmis

Oleh TABRANI RAB

Disinggung calon independen , Bupati Kuansing Sukarmis yang menjadi salah satu pembicara pada Seminar Nasional di Gedung P2K2 Kampus UNRI Gobah, ia mengatakan “Suka tidak suka saya sendiri setuju saja dengan calon independen. Golkar tidak pernah takut, kita tidak anggap kehadiran calon independen akan menjadi masalah buat kita meski sebagian orang ada yang bilang independen akan menjadi ancaman”. Dikatakannya lagi “Karena yang terjadi, calon independen berani maju hanya berdasarkan kekecewaan dan kemauan kalangan tertentu saja. Karena itulah saya pikir independen ini adalah jalur politik anak TK, jalur politik ingusan. Mereka mengatakan maju hanya karena ada beberapa orang memuji tanpa pernah berpikir ketokohan mereka sudah mengakar atau belum” (Pekanbaru Pos, 4/9).


Entah dari mana Sukarmis mendapat ide tiba-tiba keluarlah pernyataan begitu. Padahal saya baru saja hadir dalam seminar “Jangan bunuh calon independen dalam Pilkada” yang digelar oleh Sierra Communications bekerjasama dengan Pusat Studi Jepang untuk Kemajuan Indonesia. Dalam seminar ini hadir pula Dr. Siti Nurbaya (Sekjen Dewan Perwakilan Daerah), Chris Siner Key Timu (Sekjen Petisi 50), DR. Anni Iwasaki (PUSJUKI). Jumlah media publikasi yang hadir dari media cetak : Suara Pembaruan, Sinar Harapan, Media Indonesia, Rakyat Merdeka, Seputar Indonesia, The Jakarta Post, Riau Pos, Riau Mandiri, Surabaya pos, Riau Tribune, Non-Stop, Media Pekerja, Majalah In-Promo, Koran Jurnas. Media Televisi antara lain : Metro TV, TVRI, Banten-TV, Jak-TV. Radio Elshinta dan RRI Pro-3 FM.

Saya kira karena yang mengajukan makalah ini pakar-pakar alias ahli dalam calon independen dan diajak pula Sukarmis membentangkan makalahnya maka lebih baiklah diundang saya untuk memasangkan popok supaya tak tekencing-kencing dan kalau perlu tak teberak-berak. Pak Sukarmis yang jago kandang ini memang sudah lama saya kenal ketika anak saya Ivan dan Santi praktek di Taluk Kuantan, Sukarmis sebagai Ketua DPRD. Beliau ini sebetulnya tak pernah tau do dengan negara lain paling sampai ke Sentajo. Sekali setahun dapatlah pak Sukarmis jumpa dengan Menteri dari Jakarta atau Gubernur Riau karena ada Pacu Jalur. Entah pandai entah bodoh Bupatinya maka acara tradisional ini diangkatlah menjadi acara darmawisata yang dirayakan seputar 17 Agustus sehingga APBD terhisap. Apa kata orang Toluk kepada saya “Potang Pak acara kok menyambut bulan suci Ramadhan. Kini ko acara ko menyambut 17 Agustus. Nda ado ke rakyat kini ko do. Gubernurpun datang Joheli. Abih lah pitih rakyat”. Karena kayu asik di tebang maka yang membuat jalur ini pun bukan lagi rakyat tapi Pimpro. Abih lah pitih. Itu masih kurang hebat. Di Bagan, Bupatinya membakar tongkang. Sementara gaji guru honor tak dibayar.

Nah, bagaimana sebetulnya calon independen ?

Maka, Dr. Anni Iwasaki dari PUSJUKI (Pusat Studi Jepang Untuk Kemajuan Indonesia) ada 14 Gubernur di Jepang semua dari Partai Independen. Tetapi Partai Independennya tidaklah kencing di celana atau ingus ala Sukarmis. Dia harus duit banyak dan bukan duit korupsi, mungkin ala Sukarmis juga. Pendidikan mereka tinggi mungkin professor. Sudah itu tidak ada money politic ala Golkar dan tak ada pula juga jegal menjegal ala Golkar. Bagaimana pula Sukarmis ndak bercakap? Pengetahuan sekitar Taluk Kuantanlah, bukan Tokyo-Klantan. Udahlah Pak Sukarmis, Jadi Bupati sajalah baik-baik. Kalau Mahkamah Konstitusi sudah memastikan awak mencakap tak ingusan, artinya secara tak langsung Sukarmis nyindir bahwa Mahkamah Konstitusi itu juga beringus atau ingusan. Pelajari sajalah reboisasi, dananya di korupsi belum lagi sejumlah penduduk Kuansing yang mengasi tanahnya pada Raja Rusli, di kasi hak kepada PT.Tri Bakti Sari Mas, konon 40 orang datang ke saya minta dipertemukan dengan DPR-RI sesudah usahanya semua tak tembus, maka saya bawalah mereka ke DPR Pusat. Menurut laporan Tim ini, Pak Sukarmis, Raja Rusli, Sumardi Tahir dapat imbas juga dari PT ini, sementara ratusan KK rakyatnya berbelatung. Ini perlu dipuji Pak Sukarmis sebagai Bupati Taluk Kuantan yang membelakangi rakyatnya dan mengambil tanah dan mendapat kebun dari PT. Tri Bakti Sari Mas. Apa kata rakyat yang tanahnya dirampok oleh PT. Tri Bakti Sari Mas ini? Walaupun diteken oleh : Ir. Raja Rusli,Pihak Pertama (I) KUD “Prima Sehati”, Benyamin, Dirut PT. Tri Bakti Sari Mas, Batara Hutapea, Pimpinan Cabang PT. Bank Bumi Daya (Pesero), Ir. Tatang Sukmaraganda, M. Agr. Kepala Dinas Perkebunan Tk.I Riau dan H. Ruchiyat Saefuddin, MBA, Bupati KDH Tk. II Indragiri Hulu, tahun 1907. Inilah contoh pekerjaan oknum Golkar di Kuansing.

Apalagi cerita petani Kuansing Pucuk Rantau? Harus Bupati menekan melalui Sekda untuk menekan Kades2 supaya jangan berangkat ke Jakarta, takut rahasianya terbuka. Kenapa pula PT. Citra seperti dimasukkan ke Koran Riau Tribun tanggal 5 September untuk penyelesaian sertifikat petani Plasma Pola ke KKPA, tetapi mengapa petani Plasma Pola ke KKPA yang berada di Pucuk Rantau tak ada penyelesaian sampai saat ini, dengan KUD Prima Sehati dan PT. Tri Bakti Sari Mas. Ada apa? Itu ajalah dulu, pekerjaan rumah Pak Sukarmis, apa pula diatur keterlibatan partai Golkar dalam Pilgub. Sudahlah tak percaya orang pada partai lagi do....sebab partai ini lah jadi calo bagi calon. Tak dapat dinafikkan itu do....semua partai politik main duit. Ada anggota DPRD Kuansing yang mengkondisikan masyarakat di lapangan dengan kerjasama ketua lima ribu sehingga masyarakat tidak bisa banyak berbuat sebab mereka adakalanya diintimidasi dan diisukan anggota tim penyelesaian persengketaan lahan Plasma Pola KKPA dengan masyarakat, yaitu apabila persengkataan ini selesai akan menguntungkan kepada tim itu sendiri. Pada hakikatnya keberhasilan tim itu bukanlah untuk sekelompok masyarakat saja akan tetapi untuk keseluruhan masyarakat se Pucuk Rantau.

Kalau uang pancung aleh sudah dikasih kepada desa maka kepala desa inipun tak lagi dapat berangkat mengadukan nasib penduduknya yang diintimidasi oleh kelompok mulai dari Camat, Sekda sampai Bupati. Pokoknya di Kuansing itu sekarang orang-orang yang terkemuka, tokoh dan penokoh masyarakat seperti merampok hak-hak ulayat rakyat. Sepanjang hidup saya belum pernah saya melihat pemuka masyarakat disembunyikan sendalnya oleh masyarakatnya sendiri. Sangkingkan dongkolnya sebab tanah mereka diserahkan kepada PT. Tri Bakti Sri Mas. Satu kali wartawan Padang Expresss Zaili Asril berbisik kepada saya “Pak Tabrani, masak Raja Rusli diolok-olokkan orang dikampungnya sendiri” dan saya dengar cerita entah iya entah tidak. Raja Rusli ini berani ke kampungnya cuma malam hari. Ntah iya entah tidak. Setau saya kampung saya di Bagan sesudah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, maka Bagan itulah tanah suci bagi saya. Kalau kampung kita nodai sendiri. Masyaallah...hanya karena fuluuuuuuus......padahal yang diharapkan adalah yang dielu-elukan masyarakatnya, karena kecintaan masyarakatnya dan membela masyarakatnya. Ini ndak, dijual tanah nenek moyang kepada toke. Udahlah Pak Sukarmis, tak usah lagi dibincangkan lagi calon independen menjadi ingus. Bicarakanlah diri awak sendiri memakai pempers....Pak Sukarmis kan tau partai Demokrat hanya 8 % nya..dapat SBY duduk, dimana seh Golkaaaaaaaarrrr.......????????

Read More..

Tabrani : Hukum Kelabu

TABRANI RAB

Sekali waktu saya diterima Kaban di kantornya. Mula-mula pembicaraan enak. Begitu beliau dilantik menjadi Menteri Kehutanan sayapun mengirim buku Pembangunan dan Kerusakan Alam Riau jilid I dan II.

Dibuku itu saya mengisahkan bagaimana ganasnya PT Indah Kiat dan PT RAPP merampok tanah rakyat. Buku ini saya berikan juga kepada setiap Kapolda yang datang ke Riau. Ketika beliau berkunjung atas nama PBB beliaupun mengisahkan isi buku saya ini dan tumpukan-tumpukan kayu yang meluluhlantakkan negeri ini.



Barulah Kapolda Sutjiptadi berani mengangkat kasus illegal logging ini yang telah meluluhlantakkan Riau kalau tidak banjir yaa.. asap. Apa dasar hukum yang dipegang oleh beliau? Undang-Undang RI No. 23/1997 pasal 41 ayat 1, “Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)” dan pasal 46 ayat 1 “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”.

Waktu saya di DPOD ternyata bila hutan ini diserahkan pada Bupati dan Gubernur, licin tandas sebab hukum tak berjalan. Sementara sumber keuangan dari bos perusak hutan ini kalau tidak dana credit export maka dibantainyalah dana BLBI 650 triliun. Sayapun mencak-mencak di DPOD dan saya katakan kalau ada apek yang datang lalu sang apek pun menjadi konglomerat dan atas hal ini dikocok-kocoknya Bupati, Gubernur dan Menteri Kehutanan untuk mendapatkan izin tebang hutan licin tandas, yang dipakainya lagi oknum-oknum aparat. Maka lengkaplah sudah konglomerat ditambah oknum aparat yang menjadikan rakyat Riau melarat.

Entah SBY lupa hukum, namun dibisik-bisikkan di Komisi III bahwa investasi RAPP dan Indah Kiat yang konstribusinya hanya 3 triliun untuk APBN akan tetapi akibatnya mereka menjadi raja hutan dan raja singa yang meluluhlantakkan tanah rakyat di Riau ini. Sehingga saya berpikir lebih baiklah Riau ini mereka daripada berhadapan dengan hukum yang tidak pasti ini. Apa langkah SBY untuk menyelamatkan entah menenggelamkan Riau ini, apa lagi ada Kaban yang kata Riau Pos orang Riau dan menurut Kaban akan menyelamatkan hutan Riau? Eee... SBY membentuk Tim Ilog Riau dengan dipimpin Widodo AS. Tentu saja saya protes. Satu kali saya bertamu ke kantor Kaban. Sayapun mengeluh bahwa RAPP dan Indah Kiat ini meluluhlantakkan hutan Riau tak kepalang tanggung, licin tandas. Maka Kabanpun bicara “Bagaimana pula dia menghancurkan hutan kan dia mempunyai izin”. Dalam hati saya menteri yang satu ini memang bodohlah, sekalipun saya mengirimkan dua buah buku mengenai Kehancuran Hutan Riau. Apa pasal bodoh? Saya jelaskan kepada Kaban orang punya SIM tidaklah menjadi jaminan bahwa dia tidak akan menabrak orang atau tiang listrik. Kalau menabrak tentu ditangkap juga apa hubungan SIM dengan menabrak. Kalaupun RAPP dan Indahkiat itu diberi izin manapula jaminannya bahwa dia tidak akan meluluhlantakkan hutan Riau. Dari sudut pandang inilah Kapolda beranggapan yang didapatnya justru kedua perusahaan inilah yang meluluhlantakkan hutan Riau.
Kapoldapun menulis surat kepada Kaban. Bahwa illegal logging itu justru terdapat pada perusahan legal yakni Indah Kiat dan RAPP. Selama 20 tahun saya mengintip apa pula tak tahunya saya. Bagaimana bunyi surat Kapolda atas pernyataan Menhut MS Kaban? “Pemegang izin yang menyalahgunakan izinnya berpeluang besar untuk melakukan illegal logging. Dilihat dari fakta yang ada dan kejadian-kejadian sebelumnya, maka dapat diduga bahwa justru Pemegang Izin IUPHHK (HPH) sah dan oknum pejabat kehutanan dengan oknum perusahaan nakallah yang berperan besar dalam illegal logging.

Perusahaan-perusahaan mana saja yang diduga terlibat Ilegal loging (Tribun Pekanbaru 5/9)? PT RAPP : PT. Madukoro (Pelalawan), PT Persada Karya Sejati (Pelalawan), PT. RAPP (TPK), PT Bukit Betabuh Sei Indah (Inhu), PT Nusa Prima Manungga (Pelalawan), PT. Citra Sumber Sejahtera (Inhu), PT Mitra Kembang Selaras (Inhu), PT. Merbau Pelalawan Lestari (Pelalawan). PT. IKPP : CV. Wana Rokan Bonai Perkasa (Rohul), PT. Satria Perkasa Agung, PT. Bina Duta Laksana (Inhil), PT. Arara Abadi (Kampar dan Minas), PT. Suntara Gaja Pati (Rohil), PT. Inhil Hutan Pratama (Inhil), PT. Sutara Gaja Pati (Dumai), UD Rimba Karya Utama (Penadah Kayu), PT. Ruas Utama Jaya (Rohil), PT. Rimba Mandau Lestari (Siak), PT. Anugrah Bumi Sentosa (Kuansing) dan perkebunan PT. Marita Makmur Jaya (Bengkalis).

Nah, satu kali saya membaca ucapan tahniyah dari Kaban kepada Rusli Zainal yang mendapatkan S2 setelah kuliah 52 minggu di Universitas Gajah Mada. Tampaknya hanya iklan tunggal Menteri Kehutanan Kaban. Hati sayapun berdetak, apalah hubungan Kaban dengan Rusli Zainal. Hasil Analisis WALHI menemukan ada 34 IUPHHK dengan luas total 378.299,50 hektar yang dikeluarkan setelah izin tersebut berlaku. Izin tersebut masing-masing keluarkan oleh Gubernur Riau (era H.Saleh Djasit) sebanyak 1 izin dengan luas 12.270,50 hektar, Bupati Pelalawan (H.T.Azmun Jaafar) 21 izin dengan luas total 175.639 hektar, Bupati Indragiri Hulu (H.Raja Thamsir Rahman) 5 Izin dengan luas total 73.840 hektar, Bupati Siak (H.Arwin AS) 6 izin dengan luas total 82.425 hektar dan Bupati Indragiri Hilir (era H.M Rusli Zainal) 2 izin dengan luas 30.225 hektar. Rupanya ada cengkonek yang menghubungkan Kaban dengan Rusli Zainal. Berita ini menjadi lebih vulgar “Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua MA mendadak ke Riau (Riau Pos, 5/9)” dan “SBY mendadak memanggil Rusli Zainal (Tribune Pekanbaru, 6/9). Mereka rapat 2 jam yang terdiri dari Jusuf Kalla, Widodo AS, Boediono, Rachmat Witoelar, Sudi Silalahi, Andi Mattalatta, Syamsir Siregar, Fahmi Idris, Sutanto, Hendarman Supandji, Malam Sabat Kaban dan Rusli Zainal dan dibentuklah tim alias calung yang terdiri dari Widodo AS, Boediono dan menteri-menteri terkait”.

Ketika saya ke Komisi III di Jakarta terdengarlah bisik-bisik Kaban bertemu Sutanto Tanoto di Brazil. Yang anehnya Emil Salim ikut pula datang menyatakan perusahaan RAPP ini mengikuti sustainable development. Diturunkanlah tim khusus terjun ke lokasi ilog. Beranggotakan 16 orang meninjau lokasi barang bukti kayu tanpa izin menuju Pelalawan, Indragiri Hulu (PT Bukit Batabuh Sei Indah, Kec. Rakit Kulim) luas konsensi 13.720 Ha, Indragiri Hilir (PT Bina Duta Laksana, Gaunganakserka) luas konsensi 31.264 ha dan Rokan Hilir (PT. Ruas Utama Jaya). Lalu kabar berikutnya “Cukong ilog tebar uang di Jakara (Metro Riau, 11/9)”.

Kunci dari semua permasalahan adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan pada pasal 27 ayat 1 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”, ayat 2 “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” yang dijegal oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 36 ayat 1 “Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik”. Manalah tinggi Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Ditambah pula lagi dengan Presiden yang menyelesaikan hukum yang seharusnya hitam ya hitam, putih ya putih tapi diselesaikan dengan mencampuri hitam dan putih yang menjadi kelabu. Maka kasus illegal logging inipun akan hilang bersama angin lalu......***

Read More..

Tabrani : Rusli VS Thamsir

TABRANI RAB
Sudah lama saya tak mendengar bahwa Rusli ingin bertemu Thamsir. Apa kata surat kabar Riau Tribune (Sabtu, 22/9)?
“Rusli ingin jumpa Thamsir. Keinginan Gubernur Riau HM Rusli Zainal, SE,MP untuk bertemu Bupati Inhu Drs. HR. Tahmsir Rachman, MM agaknya belum kesampaian. Ketika Rusli mengadakan safari Ramadhan ke Rengat, Thamsir justru menghadiri acara zikir bersama Presiden SBY di istana negara Jakarta”. Dulu waktu Thamsir Rachman ingin menjadi bupati sayapun ikut juga berpidato “Pilihlah Thamsir Rachman”. Ini tak ada ujung tak ada pangkal Rusli ingin berjumpa Thamsir. Karena Rusli ini leting anak Camat, seperti saya dan Rivai Rahman. Bahkan begitu antusiasnya keinginan untuk bertemu ini, Rusli Zainal dan pejabat lainnya foto bersama pengurus Masjid Al Munawarah, saat melakukan safari Ramadhan ke mesjid tersebut. Tentu saja Rusli Zainal seorang politikus yang penuh dengan perhitungan. Sebetulnya Indragiri Hilir dan Hulu ini dulu satu kabupaten, dipecah menjadi dua. Begitu pula pimpinan partainya. Yang satu Rusli Zainal, yang ketua Golkar dan satu lagi Thamsir Rachman. Mendempet ke SBY. Kalau inilah yang terjadi memang Rusli ingin mendekatkan jarak antara Rusli dan Thamsir. Dan kita lihat orang-orang yang masuk ke kubu SBY terlindung daripanas politik seperti Urba Ningrum sekalipun dicium-cium oleh pengadilan korupsi tapi karena lengketnya dengan SBY tak tolok dia dooo..

Tapi main politik yang mempermainkan instrumentasi Gubernur dengan Bupati belum pernah terjadi. Begitu pula dulu ketika saya kampanye untuk Thamsir Rachman saya tahu betul bahwa dia punya keyakinan terhadap dirinya sendiri. Berkali-kali ketika Thamsir datang ke Pekanbaru, Rusli tak ada, begitu pula ketika Rusli datang Thamsir tak ada. Ini namanya politik aaummm cakkk....

Kalau Pilkada ini nanti jadi, Indragiri Hulu ini merupakan resistensi bagi Rusli Zainal. Karena itulah jauh-jauh sebelumlah sudah dicari aummm cakkk. Akses ke SBY via Thamsir rupanya nilai koreksi Rusli Zainal tetap juga. Apa katanya (Riau Pos, 22/9)? “Saat Gubernur Riau HM Rusli Zainal, SE, MP menyerahkan bantuan untuk tim Persires di Gedung Sejuta Sungkai Rengat sebesar Rp. 1 miliar, Gubri sempat mengungkapkan kekesalannya akibat tidak adanya pejabat di lingkungan Pemkab Inhu yang hadir untuk menerima bantuan. Kita harus membedakan mana kepentingan untuk masyarakat banyak, mana untuk kepentingan yang lain, saya hadir disini dan menyerahkan bantuan atas nama sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan ini sudah ada aturannya. Bahkan Gubri dalam acara penyerahan bantuan untuk tim Askar Narasinga yang baru saja menjadi juara satu devisi II PSSI ini, sempat menanyakan ke undangan yang hadir, mengapa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Inhu tidak datang. Dalam beberapa kesempatan terdahulu, saat pemberian bantuan hanya Wakil Bupati yang hadir sedangkan dinas terkait seperti kepala dinasnya tidak datang. Nanti kalau tidak dikasih bantuan dikatakan Pemprov Riau berpihak dan diskriminatif terhadap daerah ini. Seharusnya kita dalam mengambil sebuah keputusan harus punya landasan utamanya adalah untuk kepentingan masyarakat. Dari undangan yang hadir dalam penyerahan bantuan tersebut, Gubri juga menyentil sedikitnya kehadiran manajemen dan pemain persires. Bahkan ruangan Gedung Sejuta Sungkai yang berkapasitas 300 orang tersebut, hanya diisi puluhan orang saja. Dan undangan yang hadir lebih banyak berasal dari rombongan tim safari Ramadhan Gubri. Lebih baiklah mereka bermain “Tam tam buku, beleret tangkap lima, mata pendil, mata paku, orang belakang tangkap satu”.

Kalau sudah azan magrib, maka sayapun melihat Rusli Zainal memang hebat. Siapapun jadi Gubernur maka pastilah sembilan bahan pokok naik juga, kereta api kelas 3 ditiadakan. Sikit lagi DAU Riaupun habis. Kalau menjadi Gubernur kere, untuk apa jadi Gubernur. Banyak proyek pemerintah, ada yang menyatakan proyek sapi sudah gundul, ada lagi berita menyatakan pencabutan kelapa sawit akan tetap dilakukan. Riau ini memang hebatlah. Komisi I DPRD Kalimantan Timur studi banding ke kabupaten Kampar.

Kalau Rusli mau ketemu tapi Thamsir tidak mau ketemu, tentu ini igat namanya. Sudahlah berbaik-baik sajalah. Kalau perlu hasil pertemuan berdua ini nanti menunjuk saya jadi Cagubri. Kan hebat tu... Tak ada do, Bupati Inhil, watergate, Bupati Bagan Golkar jelas betul, Bupati Siak yaa... adalah PDInya tapi ada juga Golkarnya. Apalagi Walikota Dumai Golkar, Bupati Inhu memang bukan Golkar tapi satuse dengan kita walaupun dia PKB. Nah, apalagi ngapain mau jumpa Thamsir segala.

Pokoknya sudahlah..... Pak Bupati Inhu dan Pak Gubernur Rusli Zainal “Tam tam buku, beleret tangkap lima, mata pendil, mata paku, orang belakang tangkap satu”.***

Read More..

Tabrani : Kebun Kelapasawit Icak-icak (K2I)

TABRANI RAB

Nasib Riau inilah. Sudah minyaknya disedot sehabis-habisnya tinggallah sisa kira-kira 10 tahun lagi.
Satu kali sayapun bicara pada pemerintah pusat “Tak ada di dunia ini do minyak yang sudah diserahkan kepada Caltex sejak tahun 1952 alias sudah 57 tahun oleh Menteri Anang dan Tahija sampai sekarang licin tandas Riau tak juga diambil alih pusat. Padahal seorang Indian seperti Evo Moralez yang kebetulan presiden Bolivia dan Chaves sang Presiden Venezuela dengan mudahnya mengambil alih minyak-minyak Amerika ini. Bukan dinasionalisasi begitu saja tapi diganti pipa-pipa borok ini. Ini tidak. Ketika saya sampai di DPR RI kelompok Sakai mengadu tanah mereka bukan saja tidak diganti rugi tapi dicemari oleh Chevron. Sekali lagi kita harus berpuas hati karena Pak Presiden dan presiden siapapun karena ingin hubungan baik dengan Amerika walaupun rakyatnya bergelantungan membawa ember minyak kosong beratus meter panjangnya.



Ketika Pak Presiden SBY berkunjung ke Burma nak menanyakan Aung San Su Ki dia tak berani kepada rezim milter, segan karena tak sesuai dengan budaya. Pada hari Kamis, (27/9) wartawan AFP Kenji Nagai terbaring dijalan setelah terkena peluru yang ditembakkan polisi dan anggota militer pada pengunjuk rasa di Yongan, Myanmar, seorang fotografer Jepang, tertembak saat tentara menggunakan senjatanya untuk membubarkan massa, Nagai kemudian tewas.

Dulu waktu saya menjadi Tim Suksesi SBY saya yakin SBY mampu mengadakan perubahan fundamentalis dari ekonomi Indonesia dengan tiga langkah besar yakni tunda pembayaran hutang luar negeri yang sudah lebih dari 50 persen dari APBN terhadap bunga dan intinya, ganti rugi seluruh perusahaan minyak Amerika dan restrukturisasi pembayaran pipa gas Natuna dan iradikasi korupsi, kalau perlu tembak. Ternyata langkah-langkah SBY lamban (kata orang Melayu ‘leak’). Kalau sampai Gubernur Riau dan Kaban juga terlibat ala illegal loging maka langkah yang diambil aneh tapi nyata, disatukan antara Kaban – Rusli Zainal dengan Jaksa Agung dan Kapolri yang harusnya mengentaskan kasus hukum ini. Kenapa? Karena musyawarah mufakat mengalahkan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat 1 ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”. Yang anehnya lagi Mahkamah Agung sebagai institusi tak mau diaudit oleh BPK. Maka dipanggillah Ketua Mahkamah Agung dan Ketua BPK bersalam-salaman satu dengan yang lain. Padahal yang satu institusi Mahkamah Agungnya, bukan Ketua Mahkamah Agungnya. Kan penyelesaian ala begini ala kulonuhun atau ala Melayu.

Nah, terjadilah untuk mengangkat perekonomian rakyat dengan dana 2,4 triliun ini antara lain dengan infrastruktur bukannya makin lama makin naik tapi makin lama makin berlubang. Bahkan menurut Kepala PUnya temukan jalan retak-retak, empat titik rawan longsor, 3 rawan macet. Ternyata ketika saya ke Dhubai tiba-tiba saja udara menjadi turbulen maka pemandu sebelah sayapun bilang “Ahhh kita sudah masuk Riau”. Begitu juga bus-bus dari Sumatera Utara, kalau sudah terperosok ke danau di Bagan Sinembah maka inilah tanda batas Riau-Sumatera Utara. Dan batas ini makin lama makin terperosok. Kalau dari Sumbar ketemu jalan bergelombang maka tak salah lagi kita sudah masuk Riau. Apalagi masuk dari Jambi, yang paling bagus kendaraannya traktor. Sekali mobil saya terbalik masuk jurang dari memberi ceramah kepada mahasiswa di Jambi. Lalu orangpun bertanya kenapa? Maka sayapun menjawab “Mengelak lubang”.

Pada hari Minggu ini saya akan memberi ceramah di Pucuk Rantau Kuansing. Maka sayapun mendapat telepon dari masyarakat Kuansing “Pak, kito ko lah lobiah 60 tahun merdeka, jalan ko belubang-lubang jo. 18 ribu hektar tanah kami dirampok dek Asiong melalui pucuk adat, ndak ado sejongkal do kami dopek do Pak. Yang dapek tu petinggi-petinggi di Toluk, ditambah tokoh dan penokoh masyarakat. Sadonyo diagiah Asiong nan di pasar bawah tu. Telepon lah Pak Asiong tu”. Ini untuk menggambarkan kalau sudah memimpin tak lagi amanah dengan K2I alias Kemiskinan-Kebodohan dan Infrastruktur sementara jalan ke Pucuk Rantau makin berlubang, sang Bupati hanya berani bilang didalam mesjid “Dengan darah saya akan saya perjuangkan tanah-tanah tuan-tuan yang diambil oleh koperasi”. Sehingga sejengkalpun mereka tak dapat tanah yang sudah dikasih kepada Asiong melalui tokoh masyarakat yang ternyata menokoh masyarakat. Apalah artinya begini. Dari Ketua Jikalahari yang saya undang ceramah di kampus saya ternyata orang Riau ini mempunyai tanah tinggal rata-rata seperempat hektar sementara di Jawa kalau setengah hektar sudah namanya petani gurem. Lalu sayapun angkat tangan sebaiknya di Riau disebut petani Geram (petani Gerakan Riau Aman atau Gerakan Riau Merdeka).

Kalau ditanya Kaban sang Menteri Kehutanan kenapalah tanah Sakai dirampok juga oleh Arara Abadi sehingga hidup mereka 100 tahun yang lalu lebih bagus dari sekarang. Maka Kabanpun menjawab karena Riau belum menyusun tata ruang. Padahal dalam tiap keputusan baik Gubernur, Menhut untuk memberikan HTI ataupun HPH maka pusat cukup mencantumkan “Bila terdapat daerah tumpang tindih maka hendaknya dimusyawarahkan dengan masyarakat setempat. Padahal yang dibawa berunding dengan masyarakat adalah oknum kalau tidak oknum tentara ya oknum polisi. Manalah bisa singa sang konglomerat dapat dibuat berunding dengan kambing sang rakyat. Tentu dicebau-cebau nya.

Nah, kalau Riau ini memang sudah diekploitasi oleh pusat sampai rakyatnya hidup hanya dari sampah dan limbah sementara tanah mereka dirampok oleh Akong yang dapat duit dari Bank Likuiditas Bank Indonesia alias BLBI yang menjadikan mereka konglomerat dan duit dibagi-bagi mulai dari jajaran pusat sampai jajaran daerah. Maka sayapun menyebut konglomerat ditambah dengan oknum aparat dan ditambah lagi dengan oknum birokrat inilah keparat-keparat yang menyebabkan rakyat Riau melarat. Kalau sudah tak ada lagi yang ditangan maka di di Riau inipun dikenal dengan amuk, tak tahu lagi siapa kawan dan siapa lawan, yang jelas merdeka untuk membunuh dan dibunuh. Ujung-ujungnya yaaa.... Riau Berdaulat saja sebagai bentuk penghalusan dari Riau Merdeka, semogalah ya Allah.... Timbul pula ide dari Pak Gubernur untuk membuat kebun K2I dari teori dan lapangan yang sangat berbeda. Apa akibatnya? Suhada Tasman terpelanting. Tak pula ketinggalan dari Kuansing sang Bupati menyatakan kebun K2I Kuansing gagal. Yang bagusnya K2I ini dikasih saja Asiong buat kontrak 30 tahun sesudah kelapa sawit ini tinggal akar tak bertulang maka baru diserahkan kepada rakyat. Maka K2I ini lebih tepat disebut Kebun Kelapasawit Icak-icak.......

Read More..

Riau Hotspot

Read More..

Semata Cangkul

Pak Kadis Kimpraswil Kota, bagaimana banjir akan teratasi bila bikin parit hanya semata cangkul, dan tidak tahu kemana arahnya. Jalan naik, paritpun ikut naik, Tak ada air yang bisa mendaki do Pak.

Read More..